Bagi kamu yang akan mengikuti ujian SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) sekolah kedinasan tahun 2020 harus tahu aturan main seperti diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 24 Tahun 2020
.A. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
Setiap peserta harus mengerjakan 100 soal SKD yang terdiri dari soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 30 soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal, berikut penjelasannya:
TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, bahasa Indonesia, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. NKRI ini mencakup sistem tata negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peran bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, serta kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.
TIU (Tes Inteligensia Umum) untuk menilai intelegensia peserta seleksi. Pertama, kemampuan verbal atau kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan. Kedua, kemampuan numerik, atau kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka. Ketiga, kemampuan figural, yakni kemampuan yang berhubungan dengan kegesitan mental seseorang dalam menganalisa gambar, simbol, dan diagram. Keempat, kemampuan berpikir logis, atau penalaran secara runtut dan sistematis, serta kemampuan berpikir analisis, atau kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.
TKP (Tes Karakteristik Pribadi ) mencakup : pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, jejaring kerja, integritas diri, semangat berprestasi. Selain itu, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, bekerja mandiri dan tuntas juga kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, bekerjasama dalam kelompok, serta kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.
B. Pedoman Penskoran SKD 2020
Berbeda dengan dua kelompok soal sebelumnya, TWK dan TIU, nilai untuk kelompok soal ini terbesar 5 dan tidak ada nilai nol (0) untuk setiap jawaban.Untuk soal TKP tidak ada jawaban yang salah skor soal mulai dari 1,2,3,4, dan 5. Skor 1 untuk yang rendah tingkat kematangannya dan skor 5 untuk yang tinggi
SKOR SKD 2020 (PASSING GRADE (PG) / NILAI AMBANG BATAS)
Sekolah Kedinasan adalah perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh instansi pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. Instansi pemerintah terkaitlah yang mendanai sebagian atau seluruh biaya pendidikan di suatu Sekolah Kedinasan.
Sekolah Kedinasan dikenal juga sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK). Disebut sekolah karena sebagian besar nama PTK merupakan Sekolah Tinggi, seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS). Kini, nama-nama Sekolah Kedinasan banyak yang berubah, misalnya Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) atau Politeknik Statistika STIS.
Perbedaan Sekolah Kedinasan dengan Non Kedinasan
So, PTK itu perguruan tinggi negeri. Trus, apa bedanya PTK dengan perguruan tinggi negeri lain, seperti Universitas Indonesia atau Universitas Gadjah Mada?
As it's mentioned earlier, perbedaannya terletak pada instansi yang menaungi. Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan berbagai perguruan tinggi negeri yang lain berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sementara itu, PTK dikelola oleh instansi terkait. Misalnya, PKN STAN dikelola oleh Kementerian Keuangan, sedangkan Politeknik Statistika STIS dikelola oleh Badan Pusat Statistik.
Perbedaan berikutnya terletak pada biaya kuliah. As we know it, biaya kuliah di kampus negeri menjadi tanggung jawab tiap-tiap mahasiswa. Beasiswa yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya untuk mahasiswa yang memenuhi persyaratan seleksi.
Sedangkan biaya kuliah di Sekolah Kedinasan sebagian besar menjadi tanggung jawab instansi terkait. Mahasiswanya pun biasanya mendapat uang saku.
Dunia Perkuliahan
Berbeda dalam pengelolaan dan pembiayaan, tentu saja Sekolah Kedinasan dan universitas negeri berbeda dalam perkuliahannya. Namun perlu dicatat, perbedaan perkuliahan itu sangat tergantung dari Kedinasannya masing-masing.
Misalnya, Sekolah Kedinasan yang berbasis militer seperti Akademi Kepolisian, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dan Akademi Militer memang menerapkan kurikulum yang lebih menekankan pada kedisiplinan. Perkuliahannya fokus pada pembentukan fisik dan karakter tahan banting, yang tentu saja berbeda dari perkuliahan di universitas-universitas negeri pada umumnya.
Demikian pula dengan Sekolah Kedinasan yang lain. Tiap-tiap PTK memiliki peraturan dan terikat dengan instansi yang menaungi dan mendanai biaya perkuliahannya. Overall, perkuliahan di Sekolah Kedinasan memang lebih disiplin jika dibandingkan dengan universitas negeri secara umum.
Beberapa Instansi Sekolah Kedinasan Populer
Selain Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik, seperti yang telah disebutkan di atas, masih banyak instansi pemerintah lain yang mengelola PTK. Beberapa diantaranya, termasuk Kemenkeu dan BPS, adalah berikut ini.
1. Kementerian Perhubungan: Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD dan 20 sekolah lainnya
Ada 21 sekolah kedinasan dibawah Kementerian Perhubungan yang mana formasi yang dibuka yaitu 3.210.
Berikut Sekolah Kedinasan dari Kementerian Perhubungan :
Pendidikan Transportasi Darat - Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD (PTDI-STTD) Bekasi - Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal - Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun - Politeknik Transportasi Sungai Dnaau dan Penyebrangan (Poltrans SDP) Palembang - Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali
Pendidikan Transportasi Laut - Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta - Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang - Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar - Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya - Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sumatera Barat - Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh - Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten
Pendidikan Transportasi Udara - Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug - Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya - Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar - Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan - Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang - Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Jayapura
PTDI STTD sebagai salah satu sekolah kedinasan dibawah naungan Kementrian Perhubungan mempunyai beberapa pilihan jurusan yaitu (1) D3 Manajemen Transportasi Jalan (dulunya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) , (2) D3 Manajemen Teknik Perkeretaapian, dan (3) D4 Transportasi Darat.
2. Kementerian Hukum dan HAM: Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Poltekim adalah sekolah kedinasan dibawah Kemenkumham. Di sekolah ini, pendidikan profesional kedinasan taruna berlangsung selama tiga tahun, diawali dengan Pendidikan Dasar Kesamaptaan bersama Korps Brimob dan/ atau Korps Marinir. Kemudian, setelah diwisuda dan mendapat Brevet Pejabat Imigrasi (PI), alumni Poltekim akan mengikuti Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal Polri.
Poltekip merupakan pendidikan sekolah kedinasan Diploma IV di bidang teknis Pemasyarakatan dengan program kuliah selama 4 tahun (setara S1). Setelah lulus Poltekip, akan ditempatkan dalam Jabatan Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan atau Analis Pemasyarakatan.
3. Kementerian Dalam Negeri: Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Sekolah kedinasan yang mendidik kader pemerintahan ditingkat pusat dan daerah ini memiliki dua fakultas, yaitu Manajemen Pemerintahan dan Politik Pemerintahan. Alumni kedua fakultas tersebut bergelar Sarjana Sains Terapan sesuai dengan program studinya masing-masing.
4. Badan Pusat Statistik: Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistika
Polstat STIS dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ada dua program di sekolah kedinasan ini, yaitu D3 Statistika dan D4 Statistika. Lebih jauh, program D4-nya memiliki dua peminatan, yaitu Komputasi Statistik serta Ekonomi dan Sosial Kependudukan. Lulusan program D3 Polstat STIS bergelar Ahli Madya Statistik (A.Md.Stat.), sedangkan alumni program D4-nya bergelar Sarjana Terapan Statistika (S.Tr.Stat.).
5. Kementerian Keuangan: Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
PKN STAN memiliki program (1) D1 Pajak, (2) D1 Kepabeanan dan Cukai, (3) D1 Kebendaharaan Negara, (4) D3 Akuntansi, (5) D3 Pajak, (6) D3 Kepabeanan dan Cukai, (7) D3 Kebendaharaan Negara, (8) D3 Manajemen Aset, (9) D3 Penilai/ Pajak Bumi dan Bangunan, serta (10) D4 Akuntansi.
Jadwal Penerimaan Calon Mahasiswa dan Taruna Sekolah Kedinasan Tahun 2021
Penerimaan mahasiswa dan taruna baru 2021/2022 telah diumumkan pada awal bulan ini, tepatnya sejak tanggal 1 sampai 8 April 2021. Pendaftaran Sekolah Kedinasan juga telah dibuka sejak tanggal 9 April 2021, dan akan segera ditutup pada 30 April 2021 nanti.
Setelah mendaftar, calon mahasiswa dan taruna Sekolah Kedinasan akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Seleksi ini dijadwalkan akan berlangsung pada Mei hingga Juni 2021.
Jika lolos SKD, peserta kemudian akan mengikuti seleksi di tiap-tiap Sekolah Kedinasan yang dituju. Pelaksanaan seleksi pada tahap ini akan mengikuti jadwal Sekolah Kedinasan masing-masing.
Prospek Kerja Lulusan
Salah satu keunggulan Sekolah Kedinasan dibanding kampus negeri pada umumnya adalah peluang Ikatan Dinas bagi lulusannya. Alumni PTK dengan Ikatan Dinas, atau lumrah dikenal sebagai Sekolah Ikatan Dinas, akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi yang menaunginya.
Beberapa Sekolah Kedinasan dengan Ikatan Dinas saat ini yaitu PTDI STTD(Kementerian Perhubungan), STIN (Badan Intelijen Negara), IPDN (Kementerian Dalam Negeri), PKN STAN (Kementerian Keuangan), Poltekim (Kementerian Hukum dan HAM), Poltekip (Kementerian Hukum dan HAM), Polstat STIS (Badan Pusat Statistik), STSN (Badan Siber dan Sandi Negara), dan STMKG (BMKG).
Sementara itu, alumni PTK non Ikatan Dinas akan memperoleh ijazah sama seperti alumni perguruan tinggi negeri dan swasta pada umumnya. Selain memiliki prospek kerja di luar instansi pemerintah, alumni PTK non Ikatan Dinas berpeluang menjadi ASN melalui tes CPNS.
Nah, tertarik untuk menjadi ASN, Segera mendaftar ke Sekolah Kedinasan incaranmu sebelum jadwal pendaftarannya ditutup, ya!
Bagi kamu para pejuang kedinasan tahun 2021 kamu akan mengikuti ujian SKD (Seleksi Kemampuan Dasar).kamu harus tahu juga apa saja yang ada ddalam tes seleksi tersebut yang di atur dalam Peraturan Mentri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Permenpan RB) Nomor 24 Tahun 2020
A.Seleksi Kompetensi Dasar
Setiap peserta harus mengerjakan 100 soal SKD yang terdiri atas Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 Soal, Tes Intelegensia Umum (TIU)30 Soal, dan Tes Karakteristik Pribadi(TKP) Dengan penjelasan sebagai berikut:
1.Tes wawasan Kebangsaan (TWK) yaitu tes unutk menilaipengusaan , pengetahuan dan kemapuan pengimplementasian nasionalisme,integritas,bela negara ,pilar negara ,bahasa indonesia, pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.mencakup sistem tata negara, sejarah, peran bangsa dalam skala regional maupun internasional serta mampu berbahasa indoonesia dengan baik dan benar .
2.Tes Intelegensial Umum (TIU) Yaitu tes yang menilai intelegensia perserta seleksi sekolah kedinasan .kemapuan verbal yaitu kemampuan untuk menyampaikan pesan baik secara lisan atupun tulisan .Selanjutnya, Kemmampuan numerik yaitu kemapuan untuk pengoprasian angka dan mampu meliiihat kererkaitan antar angka - angka.Kemampuan Figural, yaitu kemapuan untuk menganalisa gambar,simbol,bentuk,dan diagram. Terakhir, Kemapuan berpikir logis, yakni kemapuan unutk berpikir secara sistematis, serta analistik atau dapat meguraikan masalah secara sistemattik.
3.Tes Karakteristik Kepribadian(TKP) yaitu meliputi :pelayanan publik, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, jejaring kerja, integritas diri, semangat berprestasi. Selain itu, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, bekerja mandiri dan tuntas juga kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, bekerjasama dalam kelompok, serta kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.
Salah satu rangkaian seleksi sekolah kedinasan adalah seleksi kompetensi dasar (SKD). Sistem seleksi ini menggunakan sistem berbasis CAT (Computer Assisted Test) yang diadakan oleh BKN pusat. Pada tahapan ini banyak peserta yang gugur alias gagal melaju ke tahapan berikutnya. Hal ini dikarenakan SKD menggunakan nilai ambang batas tertentu untuk bisa lolos. Namun, lolos ambang batas tidak menjamin lolos ke tahapan berikutnya, akan ada perankingan dari jumlah peserta yang lolos SKD.
Ada tiga jenis tes yang nanti akan diujikan pada SKD sekolah kedinasan yaitu , Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebanyak 35 butir soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) sebanyak 30 butir soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) sebanyak 35 butir soal. Adapun nilai ambang batas SKD harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi yaitu,
Nilai ambang batas SKD CPNS Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yakni 65.
Nilai ambang batas SKD CPNS Tes Karakteristik Pribadi (TKP) yakni 126.
Nilai ambang batas SKD CPNS Tes Intelegensia Umum (TIU) yakni 80.
Nah, pada post kali ini,Tes wawasan Kebangsaan (TWK) untuk dijadikan bahan latihan menghadapi SKD sekolah kedinasan yang akan berlangsung beberapa saat lagi. Terdiri dari 35 butir soal dengan pemetaan materi tes wawasan kebangsaan semoga menambah referensi dan bahan latihan.Nilai ambang batas SKD CPNS Tes Karakteristik Pribadi (TKP) yakni 126.
Tes wawasan Kebangsaan (TWK)
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:
Pancasila;
Undang-Undang Dasar 1945;
Bhineka Tunggal Ika;
Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem Tata Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).
Seri latihan Soal SKD Sekolah Kedinasan : Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
1. Bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan Pancasila sebagai....
A. perjanjian luhur bangsa
B. pandangan hidup bangsa
C. pedoman bangsa Indonesia
D. dasar negara
E. jiwa dan kepribadian bangsa
2. Salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila adalah ....
A. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
B. menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan agama yang dianut
C. mengembangkan musyawarah untuk mufakat
D. Memperlakukan secara adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan dan sosial
E. memahami konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil dan bermutu tinggi
3. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa merupakan wujud sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
4. Pancasila merupakan sikap mental dan tingkah laku bangsa Indonesia yang berciri khas, hal tersebut merupakan penjabaran kedudukan Pancasila sebagai ....
A. Dasar negara
B. Cita- cita bangsa
C. Kepribadian bangsa Indonesia
D. Cara hidup bangsa Indonesia
E. Ideologi negara
5. Asal usul Pancasila menurut causa Formalis berarti ....
A. Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri
B. Ideologi Pancasila merupakan gabungan dari ideologi bangsa di dunia
C. Rumusan Pancasila dibentuk sebagaimana yang terdapat pada pembukaan UUD 1945
D. Dasar negara Pancasila ang sah dibentuk dari calon dasar negara
E. Pancasila terdapat pada adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama bangsa Indonesia itu sendiri.
6. Cita- cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual menjadikan Pancasila sebagai ....
A. Dasar negara
B. Sumber hukum
C. Cita- cita dan tujuan negara
D. Falsafah hidup
E. Pandangan hidup
7. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara republik Indonesia sejak ....
A. 1 Juni 1945
B. 14 Agustus 1945
C. 16 Agustus 1945
D. 17 Agustus 1945
E. 18 Agustus 1945
8. Kebebasan beragama diartikan sebagai kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hal ini dijamin oleh pemerintah melalui ....
A. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945
B. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945
C. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945
D. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945
E. Pasal 31 ayat (2) UUD 1945
9. Tujuan yang paling tepat dilakukannya Amandemen UUD adalah ....
A. Mengubah pembukaan UUD 1945
B. Menyempurnakan berbagai aturan sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa
C. Mempertahankan tradisi dan budaya bangsa
D. Merevisi kesalahan- kesalahan aturan dalam UUD 1945
E. Mengubah semua aturan yang berlaku dengan aturan yang baru dan lebih update
10. Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena alasan yuridis, karena ....
A. pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental
B. merupakan suatu ketetapan yang turun temurun
C. pembukaan UUD 1945 melekat erat dengan terbentuknya negara
D. berhubungan dengan nasib warga negara
E. merupakan ketetapan para pendiri bangsa
11. Berikut ini merupakan wujud sikap menjunjung tinggi nilai persatuan Indonesia adalah ....
A. tidak memaksakan agama atau kepercayaannya kepada orang lain
B. memperlakukan setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhlk Tuhan yang Maha Esa
C. selalu mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan
D. mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan lingkungan masyarakatnya
E. mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.
12. Pusat Tenaga Rakyat atau Putera adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada 16 April 1943 dan dipimpin oleh Empat Serangkai, kecuali...
A. Ir.Soekarno
B. Dr. Cipto Mangunkusumo
C. M.Hatta
D. Ki Hajar Dewantoro
E. H.O.S Tjokroaminoto
13. Suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut disebut batas ...
A. Landas kontinen
B. Zona Ekonomi Ekslusif
C. Laut Teritorial
D. Daerah Pabean
E. Batas kedaulatan
14. Bentuk negara Indonesia sebagai NKRI diatur pada Pasal .... UUD 1945.
A. Pasal 1 ayat (1)
B. Pasal 1 ayat (2)
C. Pasal 1 ayat (3)
D. Pasal 2 ayat (1)
E. Pasal 2 ayat (2)
15. Unsur-unsur adanya Negara adalah ....
A. Rakyat, kepala negara, UUD
B. Wilayah, UUD, rakyat
C. Penduduk, kedaulatan, pengakuan luar negeri
D. Rakyat, wilayah, pengakuan luar negeri
E. Rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat
16. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, oleh karena itu harus ....
A. Memberikan pelayanan terbaik
B. Memperhatikan kesempatan berusaha
C. Memajukan kesejahteraan umum
D. Mengutamakan pembangunan ekonomi
E. Melestarikan kehidupan setiap suku
17. UUD 1945 (sebelum amandemen) mengandung pasal- pasal yang terlalu fleksibel sehingga ....
A. sulit dipahami
B. mendorong berkembangnya korupsi
C. mudah ditafsirkan
D. menjadikan multitafsir (leih dari satu tafsir)
E. mendorong perpecahan
18. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945, setelah diamandemen anggota MPR terdiri atas ....
A. Presiden dan menteri
B. anggota partai politik
C. DPR dan presiden
D. DPR dan DPD
E. DPR dan Presiden
19. Contoh perilaku yang tepat terhadap UUD 1945 hasil amandemen yaitu ....
A. melaksanakan UUD 1945 dalam kehidupan sehari- hari
B. cukup mensosialisasikan nilai- nilai UUD 1945 kepada rekan sejawat
C. membandingkan naskah UUD 1945 dengan UUD negara lain
D. melaksanakan nilai- nilai UUD 1945 di dalam kehidupan sehari- hari
E. cukup mempelajari nilai- nilai UUD 1945 di dalam kehidupan sehari- hari
20. Peristiwa yang melatarbelakangi dibentuknya Pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukittinggi adalah ....
A. Agresi militer Belanda I
B. Agresi Militer Belanda II
C. Perjanjian Renville
D. Perjanjian Roem Royen
E. Konfferensi Meja Bundar
21. Di bawah ini yang bukan merupakan batas- batas keterbukaan ideologi Pancasila adalah .... (TWK/ Sipencatar STMKG 2013)
A. Larangan terhadap ideologi komunis
B. Penciptaan norma baru tanpa harus melalui konsensus
C. Mencegah berkembangnya paham liberal
D. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat
E. Stabilitas nasional yang dinamis
22. Pancasila merupakan pedoman yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Hal ini merupakan ....
A. hubungan wajar yang tibal balik
B. Pelaksanaan yang manusiawi
C. Petunjuk perilaku manusia pada umumnya
D. Penuntun sikap dan tingkah laku manusia Indonesia
E. Kodrat manusia Indonesia
23. Pancasila merupakan kesepakatan nasional bangsa baik sebelum maupun sesudah proklamasi. Hal ini merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai ....
A. Kepribadian bangsa
B. Sumber dari segala sumber hukum
C. Dasar negara
D. Perjanjian luhur
E. Pandangan hidup
24. Dalam demokrasi Pancasila sudah sewajarnya pemerintah memffokuskan perhatiannya pada ....
A. kepentingan rakyat banyak dalam mencapai kemakmuran yang merata
B. membuka lapangan kerja baru bagi pengusaha yang berprestasi
C. penanggulangan kemiskinan di tengah masyarakat
D. bahwa setiap orang memiliki perbedaan kepentingan dan kebutuhan
E. memelihara ketenangan dan keamanan dalam masyarakat
25. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dilihat dari proses terjadinya merupakan ....
A. perjanjian luhur bangsa Indonesia
B. kepribadian bangsa Indonesia
C. falsafat hidup bangsa Indonesia
D. pandangan hidup bangsa Indonesia
E. pedoman hidup bangsa Indonesia
26. Prinsip dasar pemikiran tentang hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah ....
A. Setiap orang bersamaan kedudukannya dalam bidang hukum
B. Pernyataan kemerdekaan itu adalah hak bangsa Indonesia
C. Mencari penghidupan yang layak adalah suatu kewajiban
D. Seseorang tidak dapat dikatakan bersalah apabila belum dibuktikan di pengadilan
E. Pernyataan pendapat yang berbeda dengan orang lain adalah suatu kewajaran
27. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan ....
A. keyakinan yang memiliki kebenaran
B. Sikap mental, tingkah laku dan amal
C. Penunjuk, penuntun dan pegangan sikap
D. Pandangan hidup
E. B dan C benar
28. Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai ....
A. kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah pindah keyakinan
B. kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran kepercayaan yang baru
C. kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan
D. kebebasan untuk menjalankan ibadah agama dimana dan kapan saja
E. kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk agama yang tidak resmi
29. Keanekaragaman suku bangsa dalam negara hendaknya diarahkan untuk ....
A. menjaga kelestariannya
B. menciptakan kerukunan hidup menuju masyarakat adil dan makmur
C. mencuptakan persaudaraan menuju pada persamaan bahasa dan adat
D. menciptakan suatu kestabilan dalam mempertahankan negara
E. menciptakan kekuatan guna kepentingan nasional
30. Sesuai dengan amandemen UUD 1945 pasal 1 menyebutkan bahwa MPR tidak lagi melakukan sepenuhnya kedaulatan rakyat karena ....
A. kedaulatan berada di tangan konstitusi
B. kedaulatan beradda di tangan rakyat
C. Presiden adalah mandataris MPR
D. kedaulatan berada di tangan legislatif
E. kedaulatan sepenuhnya dilakukan melalui pilpres langsung
31. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa ....
A. Keberadaan dan keanekaragaman tidak menghalangi persatuan
B. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman sebagai kekayaan
C. Adanya bermacam suku dan addat sitiaddat merupakan hal yang wajar
D. Ciri kedaerahan tidak boleh ada dalam kehidupan bermasyarakat
E. Sikap kesukuan merupakan hal yang utama
32. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara bersifat dinamis, artinya pemahaman terhadap nilai- nilai Pancasila dapat diaktualisasikan dengan perkembangan jaman, sebab ....
A. Pancasila merupakan ideologi tertutup
B. Pancasila merupakan perpaduan ideologi
C. Pancasila merupakan ideologi terbuka
D. Pancasila merupakan landasan etika birokrasi
E. Pancasila merupakan pandangan ideologi setiap partai politik
33. Sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain di dunia merupakan penjabaran Pancasila sila ....
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat
E. kelima
34. Konsep Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya yang selaras, serasi dan seimbang. Hal ini mengandung maksud bahwa setiap warga negara harus ....
A. mengutamakan kepentingan umum, akan tetapi tetap mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan
B. mementingkan kepentingan umum dan menghilangkan kepentingan pribadi dan golongan
C. Menyamaratakan antara kepentingan umum dan kepentingan golongan
D. meletakkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan
E. mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan dengan menghilangkan kepentingan umum
35. Hasil kerjasama dan hubungan antara sesama negara ASEAN adalah ....
Demikian Latihan Soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Sekolah Kedinasan 2020 - 2021 : Materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Untuk tes TIU dan TKP akan kami rilis secepatnya.
Postingan
